Dewantara | Tribunnews Atjeh - Penerimaan kucuran anggaran dana swakelola sepertinya ini menjadi modus baru dan rawan terjadinya korupsi bagi sebagian oknum Kepala Sekolah. Tergiurnya sebagian oknum Kepala Sekolah dari besarnya nilai anggaran yang diterima.
Apalagi anggaran swakelola tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah. Walaupun pihak sekolah berdalih pengelolaannya oleh P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), namun, tetap saja sebagian oknum Kepsek dapat leluasa menjalankannya sendiri.
Pada tahun 2022 ini, Oleh Tim Korespondensi Media Catur Prasetya News bersama Tribunnews Atjeh menelusuri Proses pelaksanaan Pembangunan Proyek sekolah di dua Sekolah yaitu SMA Negeri 2 Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang terkesan Sistem Pengelolaan nya sangat tertutup, dan dikhawatirkan akan menyebabkan terindikasi dugaan KORUPSI.
SMA Negeri 2 Dewantara menerima bantuan swakelola DAK Fisik Tahun 2022 menerima bantuan anggaran sebesar Rp. 941.500.000 dalam kegia
tan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas. DELEMATIS NYA Anggaran yang hampir mendekati Satu Miliar terkesan adanya Dugaan Mark Up, karena kost anggaran yang dianggarkan terlalu boros dan manfaatnya hanya 2 ruang kelas saja
Berdasarkan Pantauan Kami dilapangan Dalam pekerjaan DAK ( Dana Alokasi Khusus ) untuk SMA Negeri 2 Dewantara sebanyak 2 Ruang dengan Anggaran pelaksanaan Kuat dugaan Fantastis kurang 59 juta lagi udah Mencapai 1 Miliyar ironis pengelola Sekolah SMA Negeri 2 Dewantara bersembunyi dan sengaja menyembunyikan sesuatu dilapangan. Kepalanya sekolahnya selalu menghindari.
Dugaan rawan terjadinya korupsi/mark up anggaran bisa saja terjadi di SMA SMA Negeri 2 Dewantara, hal ini Terbukti, jika sang Kepsek tidak transparan menjelaskan terkait bantuan bagi pembangunan gedung sekolah.
SMA Negeri 2 Dewantara Terkesan sang Kepsek menutupi – nutupinya saat konfirmasi tim awak media. Selalu berupaya menghindari pertemuan. Bahkan Ironisnya Kegiatan pembangunan tersebut terlesan ada oknum mafia korupsi di pelaksanaannya
Ketidakmampuan dalam mengeloa keuangan negara, merasa uang pembangunan swakelola tersebut milik ketua Komite atau Kepala Sekolah saja
Transparan itu penting akuntabel dan profesional adalah Pencitraan itu penting untuk dilakukan. Ironis Memang tidak dapat dihindarkan asumsi bahwa kegiatan mereka dikhawatirkan Dampak dugaan Terindikasi Korupsi secara berjamaah.
Masyarakat mengharapkan bantuan yang dikelola kepsek Tersebut Oleh Penyidik Polres Lhokseumawe untuk segera melakukan Penyelidikan guna mencegah sedini mungkin Indikasi Korupsi disekolah tersebut.
Editor Redaksi Media Tribunenews Atjeh
Report by Guslian Ade Chandra Korespondensi Bidpenmas Polda Aceh, LHOKSEUMAWE 1/9/22